Silaturahmi PDIP-Golkar dan Problem Rakyat
Silaturahmi PDIP-Golkar dan problem rakyat
Oleh : Ir. Gabarel Sinaga
Silaturahmi PDIP –
Golkar di Medan mengundang tanda Tanya bagi banyak pihak, sejumlah opini
menggelinding malas bak bola kempis. Ditendang orang super kuat dengan tenaga
ekstra sekalipun, gelindingannya terhenti seketika. Komentar mengalir deras
dari seluruh penjuru, namun selalu “mentok” pada kepentingan masing-masing.
Analis politik menyatakan kalau pertemuan itu hal biasa sebagai bentuk
komunikasi politik dalam rangka memperkuat komitmen kebangsaan. Analis lain
melihat koalisi itu bisa saja persiapan pada pertarungan pemilu 2009.
Kedua tokoh sentral dewan Pembina (Taufik Kiemas dan Surya
Paloh) yang menggagas pertemuan, menyatakan bahwa kedua partai mempunyai banyak
kesamaan. Kesamaan utamanya terletak pada pandangan yang sama tentang Pancasila
dan NKRI. Dengan kesamaan itulah kedua partai mencoba keluar dari kebuntuan
komunikasi politik yang selama ini tak dapat dicairkan.
Komentar yang menarik
justru keluar dari wakil ketua umum Partai Golkar Agung Laksono, dengan tegas
dikatakan bahwa acara tersebut bukanlah koalisi strategis dalam rangka 2009.
Tidak juga dalam rangka keprihatinan terhadap kondisi kebangsaan, Agung
mengurai alas an dengan pernyataan, kalau motivasinya tentang problem
kebangsaan, kenapa partai-partai lain tidak dilibatkan.
PDIP sendiri sepertinya
memandang bahwa pertemuan itu dapat saja mengarah pada koalisi menghadapi
pemilu 2009. Sementara dari istana lewat juru bicara kepresidenan, berpandangan
bahwa silaturahmi itu baik, terutama dengan latar belakang menyikapi problem
kebangsaan. Persoalan lain muncul tatakala melihat dari sisi itikad PDIP,
tampaknya PDIP lupa pada sejarah, kaitannya dengan Golkar sebagai representase
kekuatan orde baru yang mengebirinya. Memang pasca1998, tidak kali ini saja
PDIP-Golkar membangun koalisi, pada pemilu 2004 keduanya membidani koalisi
kebangsaan. Dari koalisi ini, PDIP tidak berhasil menghantarkan Megawati ke
kursi kepresidenan. Wajah Golkar, setidaknya masih terselamatkan oleh Jusuf
Kalla, meskipun dari awalnya tidak mendapat dukungan Golkar.
Dengan silaturahmi di
Medan, Golkar di masa mendatang, terutama dalam menghadapi pemilu 2009, bisa
saja semakin memaklumkan dirinya sebagai partai yang telah berhasil melakukan
reformasi diri dengan “paradigma barunya” (sejak 1999 memang sudah
mengkampanyekan hal itu). Terbukti dengan PDIP yang merupakan salah satu korban
rezim orde baru (sekali lagi, Golkar didalamnya) bisa memaklumi bahkan menjalin
koalisi hingga berulangkali. Kondisi itu dapat membingungkan arah transisi
demokrasi yang kemudian mengembalikan kita pada arus yang kita lawan semula.
Komunikasi aneh
Koalisi kebangsaan yang
dibangun pada pemilu 2004 merupakan hal aneh dalam tinjauan garis politik. PDIP
dengan segala aspek historis ketertindasannya dan Golkar dengan identitas orde
barunya, bertemu dan membangun kekuatan politik. Hal ini aneh, sekaligus
jutifikasi terhadap opini bahwa kita ini “bangsa pelupa”. Dengan hasil yang
tidak menggembirakan, keanehan ini justru berlanjut dengan “Silaturahmi Medan
2007”. Padahal pasca pemilu 2004, PDIP mengikrarkan diri sebagai oposisi,
Golkar sendiri dengan tegas menyatakan sebagai pendukung pemerintah.
Berbagai kebijakan
publik yang dikeluarkan pada kurun waktu pemerintahan SBY-JK, secara jelas
memperlihatkan kedua partai acapkali berseberangan. Sehingga menjadi aneh ketika bertemu dalam kerangka yang
lebih stretegis. Tidak juga dapat dibenarkan dengan opini yang dikembangkan
“bahwa dalam politik segala sesuatu dapat saja terjadi”. Setidaknya tidak baik bagi pendidikan
politik rakyat.
Keanehan lain muncul,
tatkala partai-partai lain menyikapinya dengan bangunan koalisi yang hakekatnya
sama saja dengan yang dilakukan oleh PDIP-Golkar. Reaksi partai-partai ini semakin
menguatkan pandangan bahwa partai di Indonesia hanya berkepentingan pada kursi
kekuasaan. Setiap partai memang berkehendak untuk berkuasa, karena untuk itulah
partai berdiri, namun kehendak itu hanya mungkin dengan prasyarat, “melayani
rakyat”.
Silaturahmi Medan dan
reaksi partai-partai tersebut tidaklah strategis bila dipandang dari sisi
kepentingan rakyat, sebab disaat bersamaan berbagai problem rakyat justru
terabaikan. Tentunya jika “silaturahmi korban lapindo” yang dibangun, kasus
lumpur panas lapindo dapat teratasi, sehingga rakyat tak menunggu lebih dari
satu tahun. Dengan “silaturahmi anti koruptor”, kasus Soeharto, BLBI, DKP, dan
lainnya terselesaikan. Atau dengan “silaturahmi pemajuan HAM”, kasus
pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi, Munir, Pasuruan, Pakorba, dan deretan kasus
lainnya dapat di tuntaskan. Lebih jauh lagi, seandainya “Silaturahmi anti
imperialisme modern” yang dibangun, revolusi 45’ yang terinterupsi sekian lama,
dapat kita diselesaikan lagi.
Problem krusial
Mengurai Indonesia dalam
konteks saat ini memang bukan hal mudah, berbagai persoalan empirik rakyat
begitu kompleks. Dari problem sosial hingga proses alami yang menghantam bumi
Indonesia yang kita huni, seperti saling melengkapi satu sama lain.
Kantung-kantung kemiskinan secara kasat mata masih tampak dengan jelas,
pengangguran tak tertanggulangi dengan baik., akses pendidikan dan kesehatan
masih sulit terjangkau ekonomi rakyat.
Kondisi keseharianan
rakyat semakin diperparah dengan berbagai regulasi yang menguntungkan pemodal, utamanya
perusahaan-perusahaan multi national coorperation (MNC). Hingga kini
pengelolaan SDA kita di kuasai oleh pihak asing, dengan imbalan kita menjadi
buruh yang dibayar murah. Pemodal semakin bersimarajalela dengan terbitnya UU
Penanaman modal, sebagai gantinya pemerintah menyodorkan ” land reform palsu”
yang tak lain merupakan program transmigrasi masa lalu. Lantas, dimana
PDIP-Golkar dan partai-partai reaksioner itu dengan kondisi yang sedemikian.
Berbagai kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat tak dapat diperjuangkan
PDIP-Golkar dan partai-partai reaksioner itu. Faktanya sangat jelas, kenaikan
harga BBM, pupuk, minyak goreng; import beras, upah buruh semakin murah,
korupsi, pelanggaran HAM tak dapat dibendung.
Problem kebangsaan yang
menjadi salah satu agenda pokok “Silaturahmi PDIP-Golkar”, secara jujur harus
diapresiasi sebagai bentuk komitmen pada semangat awal berdirinya negara-bangsa
Indonesia. Namun harus pula disadari bahwa entitas negara-bangsa Indonesia itu
meng-Ada, oleh perjuangan nyata rakyat yang secara konsisten melawan
penjajahan. Dengan demikian agenda kebangsaan yang dimaksudkan oleh
“Silaturahmi PDIP-Golkar” seharusnya dilakukan dengan pendekatan penyelesaian
problem krusial rakyat.
Sehingga dalam tataran
praktis, PDIP-Golkar dan partai-partai lainnya, akan ramai-ramai menolak
kebijakan yang tidak pro rakyat, ramai-ramai menuntaskan kasus pelanggaran HAM,
ramai-ramai melawan neo-imperialisme. Dengan pendekatan itu, gejolak politik
berbau fundamentalisme agama yang ingin menggeser tatanan kebangsaan kita, tak
mendapat tempat dihati rakyat. Silaturahmipun semakin bermakna dan tidak
mengalami pergeseran.
